JAGAD MISTERI, Jakarta - Kunjungan Komisi Agama dan Sosial
(VIII) DPR ke Melbourne, Australia pada Minggu (30/4/2011) di Konsulat
Jenderal RI terkait perancangan RUU Fakir Miskin telah menjadi
pergunjingan di dunia maya. Semua bermula dari posting salah satu
peserta acara melalui situs komunitas di Indonesia.
Posting
atas nama Didi Rul atas tulisan salah satu peserta acara Teguh Iskanto
dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) terkait acara ramah
tamah dan dialog yang digelar PPIA dan Komisi Agama dan Sosial melalui
situs komunitas, membuka mata publik tentang kurangnya kesiapan Komisi
Agama dan Sosial DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Sebagaimana
diceritakan Teguh, undangan resmi acara tersebut tertulis pukul 18.00
waktu setempat, namun rombongan anggota DPR yang dipimpin oleh Abdul
Kadir Karding (Ketua Komisi Agama dan Sosial/FPKB) baru tiba di lokasi
sekitar pukul 18.50-19.00.
"Setelah menunggu cukup lama, akhirnya
sang tamu yang di tunggu-tunggu datang juga, secara persis saya tidak
melihat jam mungkin sekitar jam 18:50-19:00," demikian tulis Teguh. Saat
sesi tanya jawab antara peserta dengan anggota DPR, salah satu peserta
atas nama Dirgayuza Setiawan mempertanyakan Komisi Agama dan Sosial yang
melakukan studi banding ke Australia dalam rangka penyusunan RUU Fakir
Miskin tidak mengunjungi wilayah Northen Teritory (NT).
Padahal
daerah tersebut merupakan konsentrasi penduduk miskin terbanyak di
Australia. Selain soal pilihan tempat, sang penanya juga mempertanyakan
mengapa DPR hanya menghubungi pejabat tingkat negara bagian bukan
pejabat pemerintah federal? kesan DPR tidak menyiapkan kunjungan secara
matang menjadi cermatan penanya.
Yang menarik dari posting
tersebut, saat peserta diskusi meminta alamat resmi e-mail Komisi Agama
dan Sosial, tidak ada satupun dari rombongan yang bisa menyebutkan
secara pasti apa email resmi komisi. Khusus terkait e-mail ini, video
'perdebatan' tentang emaik diunggah di situs Youtube dengan judul video
"Email Resmi Komisi 8". Video ini pun hingga berita ini ditulis telah
dilihat 7.841 orang.
Dalam tayangan tersebut, tampak Wakil Ketua
Komisi Agama dan Sosial Achmad Zainuddin (FPKS) yang mulanya percaya
diri menyebutkan email komisi, namun saat dikejar salah satu tentang
alamat emailnya, Zainuddin tampak kebingungan.
Melihat rekannya
kebingungan, salah satu anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar (Fraksi
Partai Golkar) sigap memanggil staf Komisi VIII. Saat mic disorongkan ke
salah satu staf yang bernama Hendra, hasilnya juga nihil. "Ga hafal
juga dia," ujar Zulkarnaen.
Zainuddin akhirnya mencoba meredam
keinginan PPIA dengan menyebutkan nanti pihak sekretariat akan membagi
email Komisi VIII. Dia juga berdalih, sebelumnya Ketua Komisi Abdul
Kadir Karding telah membagi email pribadinya. Namun jawaban itu tidak
memuaskan peserta. Salah satu peserta berujar, lebih baik saat itu juga
disampaikan karena di saat bersamaan acara tersebut disiarkan langsung
melalui radio PPI Dunia. "Sekarang saja," pinta salah satu peserta.
Setelah
mendapat desakan bertubi-tubi, tampak terdengar dalam rekaman video
tersebut, salah satu staf Komisi VIII berjenis kelamin perempuan
menyebutkan ‘komisi delapanatyahoodotcom’. Sontak mendengar jawaban
tersebut suara gaduh tampak terdengar dalam pertemuan tersebut.
Karena
memang email yang dimaksud bukan email resmi Komisi VIII, setidaknya
akun yang dimiliki masih menggunakan alamat gratis semacam Yahoo Mail.
Apalagi dalam pengejaan email jelas membingungkan. Penyebutan
"komisidepalanatyahoodotcom" akan menimbulkan interpretasi
bermacam-macam seperti: komisidelapan@yahoo.com, komisi8@yahoo.com, dan
komisiviii@yahoo.com.
Saat INILAH.COM mencoba mengirimkan
email ke tiga alamat tersebut, hanya satu email yang merespon di alamat
komisi8@yahoo.com dengan mengirimkan balasan sebagai berikut "Terima
kasih untuk email anda tapi mohon maaf ini bukan email resmi Komisi VIII
DPR-RI sebagaimana disebutkan dalam pertemuan Komisi VIII dengan PPIA
di Melbourne. Silahkan langsung menghubungi Komisi VIII yang asli di
set_komisi8@dpr.go.id" demikian balasan email.
Ketika dikonfirmasi
perihal insiden tersebut, Ketua Komisi Agama dan Sosial DPR Abdul Kadir
Karding menyesalkan posting video pertemuan tersebut melalui situs
Youtube. Menurut dia, tindakan PPIA berlebihan memperolok-olok DPR
dengan mengunggah video pertemuan ke situs Youtube. "Kecuali kalau kita
tidak mendengar aspirasi mereka," ujarnya kepasa INILAH.COM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/5/2001).
Karding
mengklairifikasi sejumlah tudingan yang dialamatkan ke rombongan Komisi
Agama dan Sosial. Menurut dia, pihaknya dari awal membuka diri untuk
berdialog dengan PPIA di Australia. Namun Karding menyayangkan acara
dialog cukup minim pertanyaan dan masukan yang substansial. "Hanya ada
dua pertanyaan yang subtansial. Selebihnya tanya soal teknis, tanya
email, berapa uang kunjungan kerja dan hal-hal yang niatnya
menyudutkan," sesal Karding.
Politikus PKB ini menilai tulisan di
situs komunitas itu cukup subyektif dan tidak menggambarkan secara utuh
apa yang dilakukan Komisi Agama dan Sosial selama kunjungan ke
Australia. Dia menyebutkan, pihaknya bertemu dengan mantan menteri
sosial di salah satu negara bagian dan bertemu dengan anggota parlemen.
"Mereka menulis sangat subyektif, tidak mengungkapkan hal yang seutuhnya
di sana," kritik Karding.
SUMBER: INILAH .COM
0 komentar:
Posting Komentar